Jakarta, Warta Indonesia – Mencuat dugaan keterlibatan tokoh militer purnawirawan dalam jajaran komisaris Bintang Delapan Group, yakni Letjen TNI (Purn) Sintong Panjaitan dan Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji. Bintang Delapan Group merupakan salah satu perusahaan yang disebut-sebut memiliki saham di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Hal itu terungkap melalui unggahan Instagram @komunitaswargawaras yang menyebut dua purnawirawan TNI tersebut terafiliasi dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
“Kehadiran militer dalam manajemen Bintang Delapan Group terlihat jelas dengan adanya Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sintong Panjaitan sebagai Presiden Komisaris, dan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Hendardji Soepandji sebagai Presiden Komisaris Bintang Delapan Investama,” kata narator dalam postingan tersebut, dikutip Jumat (28/11/2025).
Dalam unggahan itu dijelaskan bahwa kepemilikan saham IMIP didominasi perusahaan Tiongkok. Saham mayoritas Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dipegang oleh Tsingshan Group (Tiongkok), sementara sisanya dimiliki perusahaan Indonesia, termasuk afiliasi Bintang Delapan Group.
“Mayoritas saham IMIP dimiliki oleh raksasa baja Tiongkok, Tsingshan Group. Sisanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk anak buah Bintang Delapan Group, Bintang Delapan Investama, dan PT Sulawesi Mining Investment,” ucapnya.
Bintang Delapan Group tercatat memiliki aset berupa pengelolaan sekitar 20 izin pertambangan di Konawe dan Morowali dengan total luas konsesi mencapai 47.000 hektar. Sejak 2018, IMIP juga disebut telah menggeser dominasi PT Vale Indonesia, dengan menguasai 50 persen produksi nikel nasional, sementara PT Vale hanya 22 persen.
Narasi unggahan tersebut juga mempertanyakan apakah proyek besar yang melibatkan pihak asing itu murni untuk kepentingan ekonomi atau memiliki agenda lain yang lebih besar.
Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) viral setelah didatangi Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin pada 19 November 2025. Dalam kunjungan itu, Sjafrie terkejut karena Bandara IMIP beroperasi tanpa otoritas negara. Ia memang tidak merinci perangkat negara apa saja yang absen di bandara tersebut.
Namun, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang mendampingi kunjungan tersebut menyebut bahwa Bandara IMIP beroperasi tanpa kehadiran pihak keamanan, bea cukai, dan imigrasi.
Pemilik PT IMIP pun kini menjadi sorotan karena bandara tersebut berada di kawasan industri Morowali yang mengelola nikel, stainless steel, dan carbon steel, dan untuk itu kini berbagai pihak dan sejumlah kalangan yang mengetahui hal ini mendesak Bapak Presiden Prabowo Subianto segera bertindak tegas demi NKRI yg kita cintai tetap aman dari para penjahat2 dari luar dan dalam Negeri,”Tegasnya.
(Tim Pemburu Kejahatan).
