LAMPUNG UTARA — Desakan agar aparat penegak hukum turun tangan mengusut dugaan penyimpangan anggaran di Kabupaten Lampung Utara semakin menguat. Sejumlah elemen masyarakat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kapolri tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut terkait dengan sejumlah persoalan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
Sorotan utama diarahkan kepada Bupati Lampung Utara, Ir. Hamartoni. Namanya disebut dalam berbagai informasi dan tudingan yang beredar terkait sejumlah pos anggaran daerah, mulai dari proyek infrastruktur, bantuan ketahanan pangan, hingga anggaran di Dinas Kesehatan.
Salah satu yang kini menjadi sorotan adalah dugaan persoalan pada 24 paket proyek infrastruktur jalan dan jembatan tahun anggaran 2025 dengan nilai keseluruhan sekitar Rp27,155 miliar.
Berdasarkan informasi yang disampaikan sejumlah sumber di lingkungan Pemkab Lampung Utara, proyek-proyek tersebut disebut belum seluruhnya direalisasikan. Bahkan, beberapa sumber internal yang dikutip menyatakan terdapat paket pekerjaan yang diduga tidak pernah dilaksanakan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar: ke mana anggaran tersebut mengalir dan bagaimana pertanggungjawabannya?
Sejumlah camat disebut mempertanyakan kondisi tersebut. Mereka mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan penggunaan anggaran secara keseluruhan, namun menyampaikan adanya keluhan terkait sumber dana yang disebut berkaitan dengan pemotongan anggaran rutin di 23 kecamatan serta Dana Alokasi Desa (ADD) tahun 2025.
“Sebagai camat kami tidak bisa berbuat banyak. Kami hanya bisa menyampaikan keluhan terkait kondisi ini,” ujar salah seorang camat.
Jika informasi tersebut benar, persoalannya bukan sekadar proyek yang belum dikerjakan. Ada pertanyaan lebih serius mengenai mekanisme penganggaran, pencairan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pertanggungjawaban keuangan negara.
Anggaran Dinas Kesehatan Rp43,8 Miliar Ikut Dipersoalkan
Sorotan lain datang dari anggaran pada Dinas Kesehatan Lampung Utara tahun 2025 yang disebut mencapai Rp43,8 miliar.
Dalam informasi yang diterima media, anggaran tersebut diduga mengalami penyalahgunaan dan diminta untuk kembali diaudit secara menyeluruh.
Tudingan ini tentu tidak boleh berhenti sebagai isu. Jika terdapat indikasi penyimpangan, maka dokumen penganggaran, pencairan, kontrak pekerjaan, realisasi kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban perlu diperiksa secara independen oleh aparat berwenang.
Masyarakat juga meminta agar audit tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi menelusuri aliran penggunaan uang apabila ditemukan selisih antara anggaran, pekerjaan dan realisasi di lapangan.
600 Ton Beras Bantuan Disebut Belum Jelas
Persoalan lain yang ikut mencuat adalah program ketahanan pangan tahun 2025.
Dari informasi yang disampaikan sumber, stok bantuan beras disebut mencapai 1.618 ton 800 kilogram. Namun sekitar 600 ton disebut belum jelas realisasinya.
Angka tersebut bukan jumlah kecil.
Jika benar terdapat selisih antara stok, distribusi dan laporan pertanggungjawaban, maka publik berhak mendapatkan penjelasan terbuka mengenai berapa jumlah beras yang diterima, ke mana didistribusikan, siapa penerimanya, serta bagaimana dokumen pertanggungjawabannya.
Sebab, bantuan pangan menyangkut kebutuhan masyarakat secara langsung. Dugaan ketidakjelasan distribusi tidak cukup dijawab dengan pernyataan normatif, tetapi harus dibuktikan melalui data.
Jalan Rusak Bertahun-tahun, Anggaran Justru Dipertanyakan
Di tengah berbagai persoalan tersebut, masyarakat di sejumlah wilayah Lampung Utara masih menghadapi kondisi infrastruktur yang memprihatinkan.
Jalan rusak disebut terdapat di sejumlah wilayah dan sebagian bahkan diklaim telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Kondisi ini membuat pertanyaan mengenai anggaran infrastruktur menjadi semakin relevan.
Apabila pemerintah daerah menganggarkan puluhan miliar rupiah untuk proyek jalan dan jembatan, masyarakat tentu ingin melihat hasilnya secara nyata. Jalan yang tetap rusak sementara anggaran pekerjaan disebut telah tersedia membutuhkan penjelasan yang terang.
Dugaan Utang Politik Jangan Jadi Spekulasi Tanpa Bukti
Di tengah munculnya berbagai tudingan tersebut, berkembang pula dugaan di kalangan masyarakat dan sejumlah pengamat bahwa sebagian anggaran pemerintah daerah digunakan untuk kepentingan di luar peruntukannya, termasuk dikaitkan dengan dugaan pembayaran utang politik dalam Pilkada.
Namun tudingan tersebut harus dibuktikan dengan data dan hasil penyelidikan aparat penegak hukum.
Jangan sampai isu tersebut menjadi sekadar spekulasi. Sebaliknya, apabila aparat menemukan adanya aliran dana yang berkaitan dengan kepentingan politik atau pribadi, maka hal tersebut harus dibuka secara terang kepada publik.
Rekam Jejak Jabatan Ikut Disorot
Nama Hamartoni juga menjadi perhatian karena sebelum menjabat sebagai bupati, ia disebut pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, di antaranya Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hingga Sekretaris Daerah.
Sejumlah pihak kemudian mengaitkan masa jabatannya di sejumlah posisi tersebut dengan berbagai isu dugaan penyimpangan anggaran.
Namun seluruh informasi mengenai dugaan tersebut tetap membutuhkan verifikasi, pemeriksaan dokumen, dan pembuktian hukum.
Justru karena banyaknya tudingan yang berkembang, masyarakat meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh agar persoalan menjadi terang.
Publik Minta Jangan Ada Tebang Pilih
Masyarakat Lampung Utara kini menunggu langkah konkret aparat penegak hukum.
Mereka meminta KPK, Kejaksaan Agung, maupun Polri melakukan pengumpulan bahan dan keterangan secara independen serta memeriksa seluruh pihak yang berkaitan apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
“Jika terbukti terlibat, siapa pun orangnya harus dihukum sesuai ketentuan hukum tanpa pandang bulu agar menjadi efek jera,” tegas sejumlah warga.
Desakan tersebut sekaligus menjadi ujian bagi transparansi pemerintahan daerah.
Sebab, yang dipertanyakan masyarakat bukan hanya siapa yang bertanggung jawab, tetapi juga ke mana uang rakyat digunakan dan mengapa berbagai program yang telah dianggarkan disebut belum memberikan hasil yang sepadan di lapangan.
Media ini telah berupaya meminta klarifikasi kepada Bupati Lampung Utara Ir. Hamartoni terkait berbagai tudingan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan atau tanggapan resmi dari yang bersangkutan.
Berita ini akan diperbarui apabila pihak Bupati Lampung Utara maupun pihak-pihak lain yang disebut memberikan klarifikasi atau hak jawab.
(Tim Pemburu)
