LAMPUNG UTARA – Pengelolaan anggaran Program Revitalisasi SD Negeri Desa Neglasari, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Tahun Anggaran 2026, kini menjadi sorotan publik. Proyek dengan nilai anggaran mencapai Rp978.460.583 tersebut diduga menyimpan sejumlah persoalan serius yang perlu segera ditelusuri oleh instansi pengawas maupun aparat penegak hukum (APH).
Anggaran yang dialokasikan untuk rehabilitasi enam ruang belajar dan satu ruang perpustakaan itu dipertanyakan setelah muncul informasi mengenai kondisi fisik bangunan dan hasil pekerjaan yang dinilai sejumlah sumber tidak sebanding dengan besarnya dana yang dikucurkan pemerintah.
Berdasarkan informasi dan keterangan sejumlah sumber yang dihimpun tim media, pekerjaan yang terlihat di lokasi antara lain pemasangan rangka atap baja ringan, plafon, rehabilitasi pagar belakang sekolah, serta pemasangan paving block.
Namun, kondisi sejumlah bangunan dan pagar sekolah disebut masih merupakan bangunan lama yang hanya mengalami pengecatan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta kesesuaian realisasi anggaran dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Bahkan, berkembang dugaan adanya selisih yang cukup besar antara nilai anggaran dengan pekerjaan yang direalisasikan. Sejumlah sumber memperkirakan nilai pekerjaan jauh di bawah anggaran yang tersedia. Meski demikian, besaran realisasi dan dugaan kerugian negara tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan fisik, dokumen pertanggungjawaban, dan audit resmi.
DUGAAN PENGELOLAAN DANA BOS DI TIGA SEKOLAH IKUT DIPERTANYAKAN
Sorotan terhadap kepala SD Negeri Desa Neglasari yang diketahui bernama Susiyanto, S.Pd., tidak hanya berkaitan dengan program revitalisasi tahun anggaran 2026.
Sejumlah sumber juga mempertanyakan transparansi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama yang bersangkutan menjabat sebagai kepala sekolah di beberapa tempat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Susiyanto sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala sekolah di SD Peninjauan selama kurang lebih dua tahun, kemudian di SD Desa Kedaton selama kurang lebih dua tahun, sebelum akhirnya menjabat di SD Negeri Desa Neglasari.
Dalam setiap masa kepemimpinannya tersebut, muncul informasi dan dugaan mengenai pengelolaan Dana BOS yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut.
Apakah seluruh penggunaan Dana BOS sudah sesuai dengan petunjuk teknis? Apakah setiap kegiatan dan belanja sekolah didukung bukti transaksi yang sah? Apakah laporan pertanggungjawabannya sesuai dengan kondisi riil di lapangan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui pemeriksaan menyeluruh oleh instansi yang berwenang. Jika ditemukan bukti penyalahgunaan anggaran, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
APH DIMINTA JANGAN TUTUP MATA, PERIKSA SELURUH ANGGARAN
Sejumlah kalangan mendesak Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, Dinas Pendidikan, Kepolisian, serta Kejaksaan agar segera turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program revitalisasi SD Negeri Desa Neglasari.
Mereka meminta pemeriksaan tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga dilakukan dengan pengecekan langsung kondisi bangunan, volume pekerjaan, kualitas material, spesifikasi teknis, RAB, laporan pertanggungjawaban, hingga seluruh transaksi penggunaan anggaran.
“Anggaran pendidikan itu uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan anak-anak sekolah, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau memang ditemukan penyimpangan, kami meminta aparat penegak hukum mengusutnya sampai tuntas. Jangan sampai anggaran hampir satu miliar rupiah tidak jelas pertanggungjawabannya,” ungkap sejumlah sumber.
Mereka juga meminta agar pemeriksaan turut menelusuri penggunaan Dana BOS selama Susiyanto menjabat di sekolah-sekolah sebelumnya, apabila terdapat laporan atau bukti yang dapat dijadikan dasar pemeriksaan.
WARTAWAN TEMUI KEPALA SEKOLAH DI PEMANCINGAN, NAMUN BELUM MEMBERIKAN JAWABAN
Dalam upaya memperoleh klarifikasi dan menjalankan prinsip keberimbangan pemberitaan, tim wartawan telah menemui langsung Susiyanto, S.Pd., selaku Kepala SD Negeri Desa Neglasari.
Pertemuan tersebut berlangsung di sebuah lokasi pemancingan ikan. Saat wartawan berupaya meminta penjelasan terkait dugaan persoalan penggunaan anggaran revitalisasi senilai Rp978.460.583 serta pengelolaan Dana BOS selama yang bersangkutan menjabat sebagai kepala sekolah, Susiyanto belum memberikan jawaban maupun keterangan substantif.
Wartawan telah berupaya meminta penjelasan agar berbagai dugaan yang berkembang dapat diklarifikasi secara langsung oleh pihak yang bersangkutan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan resmi mengenai persoalan tersebut.
Tim media menegaskan tetap membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada Susiyanto, S.Pd., untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan penjelasan atas informasi yang berkembang.
PUBLIK MENUNGGU KETEGASAN APARAT PENEGAK HUKUM
Persoalan ini tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Mengingat anggaran yang digunakan merupakan uang negara dan berkaitan langsung dengan kepentingan pendidikan, transparansi serta pertanggungjawaban menjadi hal mutlak.
Aparat penegak hukum diharapkan segera melakukan penelusuran secara profesional dan objektif. Apabila ditemukan bukti penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki ruang belajar, meningkatkan kenyamanan peserta didik, dan menunjang kualitas pendidikan justru tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Kini masyarakat menunggu langkah nyata aparat penegak hukum. Apakah dugaan persoalan anggaran revitalisasi SD Negeri Desa Neglasari dan pengelolaan Dana BOS akan segera diperiksa? Publik berhak mendapatkan jawaban dan kepastian hukum.
BERSAMBUNG…
TIM INVESTIGASI MEDIA – LAMPUNG UTARA
