LAMPUNG UTARA – Dugaan intimidasi, ancaman pembunuhan, hingga pemaksaan penandatanganan dokumen jual beli lahan hutan kawasan seluas 106 hektare di Desa Ogan Jaya, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara, kini menjadi sorotan serius dan memantik desakan agar aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan menyeluruh.
Kasus ini mencuat setelah Kepala Desa Ogan Jaya mengungkapkan dugaan adanya tekanan terhadap dirinya agar menandatangani dokumen jual beli tanah yang menurut keterangannya berstatus hutan kawasan.
Dalam keterangannya kepada sejumlah media, Kepala Desa Ogan Jaya mengaku pernah dipanggil ke ruang kerja Wakil Bupati Lampung Utara. Dalam pertemuan tersebut, ia mengaku diminta oleh Camat Pekurun dan Wakil Bupati untuk menandatangani dokumen terkait transaksi lahan seluas 106 hektare.
Namun, karena menolak menandatangani dokumen tersebut, Kades mengaku mengalami intimidasi dan ancaman pembunuhan oleh sejumlah orang yang diduga membawa senjata tajam jenis pisau laduk.
DUGAAN INTIMIDASI DI LINGKUNGAN KANTOR PEMERINTAHAN
Jika keterangan Kepala Desa Ogan Jaya tersebut benar, peristiwa ini bukan persoalan sepele. Dugaan intimidasi dan ancaman pembunuhan yang disebut terjadi di lingkungan kantor pemerintahan merupakan persoalan serius yang harus diusut secara transparan.
Pertanyaan mendasarnya, bagaimana mungkin seorang kepala desa yang menolak menandatangani dokumen terkait tanah yang diduga berstatus kawasan hutan justru mengaku mendapat ancaman keselamatan jiwa?
Siapa yang mengerahkan orang-orang tersebut? Siapa yang bertanggung jawab atas dugaan intimidasi itu? Apakah ada pihak yang memberikan perintah atau memiliki kepentingan terhadap penguasaan lahan tersebut?
Seluruh pertanyaan itu harus dijawab melalui penyelidikan kepolisian yang profesional, objektif, dan tidak tebang pilih.
Sejumlah sumber yang dikutip dalam pemberitaan sebelumnya juga membenarkan adanya peristiwa tersebut. Mereka menduga persoalan lahan 106 hektare itu berkaitan dengan kepentingan sejumlah pihak.
Bahkan, beredar informasi bahwa lahan tersebut diduga memiliki potensi kandungan mineral, termasuk emas dan batu bara. Namun, informasi mengenai kandungan mineral tersebut masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan teknis dan dokumen resmi.
DUA ORANG SUDAH DIAMANKAN, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Persoalan lain yang menjadi perhatian masyarakat adalah informasi mengenai diamankannya dua orang yang diduga terlibat dalam peristiwa intimidasi tersebut.
Masyarakat mempertanyakan apakah penanganan perkara telah menyentuh seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
Aparat penegak hukum didesak tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku lapangan. Apabila ditemukan bukti mengenai keterlibatan pihak lain, siapa pun orangnya dan apa pun jabatannya, harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Nama Bupati Lampung Utara, Ir. Hamartoni, dan Wakil Bupati turut menjadi sorotan dalam polemik ini. Namun, dugaan keterlibatan keduanya dalam peristiwa tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan dan alat bukti yang sah, bukan sekadar tudingan.
DUA DUGAAN PENYIMPANGAN ANGGARAN DAN BANTUAN PANGAN IKUT DIPERTANYAKAN
Tidak hanya persoalan lahan 106 hektare, sejumlah elemen masyarakat juga mempertanyakan berbagai pos anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2025.
Pertama, muncul dugaan penyimpangan pada proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan nilai yang disebut mencapai Rp27,155 miliar.
Kedua, anggaran Dinas Kesehatan tahun 2025 sebesar Rp43,8 miliar turut dipersoalkan dan didesak untuk diaudit secara menyeluruh.
Ketiga, realisasi bantuan ketahanan pangan yang disebut mencapai 1.618,8 ton juga menjadi sorotan. Pasalnya, terdapat klaim sekitar 600 ton bantuan yang dipertanyakan kejelasan realisasi dan penyalurannya.
Ketiga persoalan tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen anggaran, kontrak pekerjaan, laporan pertanggungjawaban, bukti penyaluran, serta pemeriksaan fisik di lapangan.
Jika benar ditemukan kerugian keuangan negara atau penyalahgunaan kewenangan, aparat penegak hukum harus mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan perundang-undangan.
KPK, KEJAGUNG, DAN KAPOLRI DIMINTA TIDAK TUTUP MATA
Mencermati rangkaian persoalan tersebut, sejumlah elemen masyarakat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kapolri agar memberikan perhatian serius terhadap berbagai dugaan persoalan di Kabupaten Lampung Utara.
Mereka meminta dilakukan penyelidikan terhadap dugaan intimidasi terhadap Kepala Desa Ogan Jaya, dugaan pemaksaan penandatanganan dokumen lahan 106 hektare, serta dugaan penyimpangan anggaran pemerintah daerah tahun 2025.
Masyarakat juga meminta agar Kepala Desa Ogan Jaya, para saksi, wartawan, dan aktivis yang mengawal persoalan ini mendapatkan perlindungan apabila menghadapi ancaman atau intimidasi.
Jangan sampai jabatan pemerintahan justru menjadi tameng bagi siapa pun yang diduga menyalahgunakan kekuasaan. Hukum harus berdiri tegak tanpa pandang bulu.
KONFIRMASI KEPALA DAERAH MASIH DINANTIKAN
Sementara itu, tim media mengaku telah berupaya menghubungi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara untuk meminta klarifikasi dan tanggapan atas berbagai tudingan tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, keduanya belum berhasil dimintai keterangan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bupati Lampung Utara, Wakil Bupati, Camat Pekurun, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.
Sebab, persoalan sebesar ini tidak boleh hanya berhenti menjadi polemik dan saling tuding. Seluruh dugaan harus dibuka secara terang benderang melalui proses hukum yang transparan.
Publik kini menunggu: apakah aparat penegak hukum berani mengusut sampai ke akar persoalan, termasuk apabila ditemukan dugaan keterlibatan pejabat yang memiliki kekuasaan?
Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.
BERSAMBUNG…
(Tim Pemburu Kejahatan)
