Jakarta – Warta Indonesia. Sorotan terhadap tata kelola anggaran di Kabupaten Lampung Utara kian menguat. Sejumlah kalangan masyarakat menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum segera turun tangan menindaklanjuti berbagai dugaan penyimpangan yang berkembang.
Isu ini mencuat di tengah komitmen pemberantasan korupsi yang berulang kali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta seluruh praktik korupsi diusut tuntas tanpa pandang bulu.
Di tingkat daerah, sejumlah sumber masyarakat mengungkapkan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan bantuan pangan tahun 2025. Dari total stok beras yang disebut mencapai sekitar 1.618 ton, sebagian pihak mempertanyakan transparansi distribusi serta kejelasan laporan pertanggungjawabannya.
“Kalau data dan realisasi tidak sinkron, tentu harus diaudit. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujar salah satu warga.
Tak hanya itu, beredar pula berbagai informasi terkait dugaan praktik tidak transparan dalam pengelolaan proyek pembangunan daerah. Isu tersebut mencakup dugaan pengaturan proyek hingga mekanisme yang dinilai tidak sesuai prosedur. Namun, seluruh informasi ini masih memerlukan pembuktian dan verifikasi oleh lembaga berwenang.
Di sektor lain, keluhan juga datang dari dunia pendidikan. Sejumlah pihak menyampaikan adanya dugaan pungutan yang membebani tenaga pendidik. Informasi tersebut kembali memicu tuntutan agar dilakukan penelusuran menyeluruh.
Sementara itu, kondisi infrastruktur di Lampung Utara turut memperkuat kritik publik. Kerusakan jalan di berbagai wilayah disebut masih menjadi persoalan serius yang belum tertangani secara optimal, sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.
“Masalahnya bukan hanya dugaan anggaran, tapi juga hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat. Ini harus dijelaskan secara terbuka,” kata warga lainnya.
Atas berbagai persoalan tersebut, masyarakat mendesak lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI untuk melakukan penyelidikan secara objektif dan transparan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Utara belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai isu yang beredar. Tim media menyatakan masih terus berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh klarifikasi.
Publik berharap seluruh dugaan yang mencuat dapat ditindaklanjuti secara profesional sesuai hukum yang berlaku, sehingga kejelasan informasi dapat diperoleh dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan daerah tetap terjaga.
