Jakarta – Warta Indonesia.
Sepertinya terjadi dari tahun ke tahun tentang kejahatan kasus korupsi yang ada di Pemkab Lampung Utara seakan tak lagi berhenti dan terus saja terjadi hingga semakin merajalela. Bahkan Ir. Hamartoni sekarang ini baru saja menjadi Bupati, namun lagi-lagi kembali berulah melakukan kejahatan tindak pidana kasus korupsi dana anggaran yang ada. Dan hal ini semakin jelas yang diungkapkan oleh berbagai pihak serta elemen masyarakat setempat.
Ternyata dana anggaran tahun 2025 untuk 24 paket proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang sudah ditetapkan senilai 27,155 miliar sengaja dibuat fiktif oleh Ir. Hamartoni sebagai Bupati Lampung Utara. Hingga kini 24 paket proyek tersebut tak satupun dikerjakan, dan semakin hebohnya lagi, kembali berbagai pihak masyarakat serta 23 kecamatan mempertanyakan tentang keberadaan dana anggaran 27,155 miliar tersebut.
Berikut sebagian camat juga mengatakan, mengenai dana anggaran 27,155 miliar untuk 24 paket proyek yang dimaksud itu bersumber juga dari hasil pemotongan dana anggaran rutin 23 kecamatan yang ada dan termasuk yang lainnya. Namun sayangnya, 24 paket proyek tahun 2025 yang sudah ditetapkan tersebut sampai saat ini tidak direalisasikan oleh Bupati Ir. Hamartoni, dan termasuk anggarannya pun hingga kini tak jelas keberadaannya serta laporan pertanggungjawabannya,” ujarnya.
Dan mereka juga sangat kecewa dengan kinerja Bupati Lampung Utara Ir. Hamartoni. Tetapi jelasnya kami sebagai camat tak dapat berbuat banyak dengan hal tersebut, dan kami hanya bisa mengeluhkan tentang terjadinya semua itu,” jelas camat sewaktu ditemui tim media ini.
Dan di lain kesempatan juga sejumlah tokoh masyarakat setempat dan berbagai pakar pengamat juga mengatakan, mengenai 24 paket proyek fiktif yang terjadi di Pemkab Lampung Utara tahun 2025 senilai 27,155 miliar itu jelas-jelas informasi yang berkembang di berbagai kalangan mengatakan, mengenai semua dana anggaran tersebut diduga kuat sengaja dikorupsikan oleh Hamartoni sebagai Bupati demi untuk membayar hutang pilkadanya yang lalu. Karena informasinya, sebelum Hamartoni menjadi Bupati dia pernah hutang 50 miliar kepada PS sebagai modal biaya pilkada yang lalu. Kini menurutnya, bisa jadi dana anggaran sebanyak 27,155 miliar itu digunakan untuk angsuran hutang pribadinya terhadap PS,” jelasnya.
Dan yang parahnya lagi, mengenai stok beras bantuan ketahanan pangan untuk Lampung Utara tahun 2025 yang lalu 1.618 ton 800 kg, namun sayangnya yang terjadi hingga kini sebanyak 600 ton tak jelas realisasinya,” lagi-lagi sungguh keterlaluan Ir. Hamartoni sebagai Bupati Lampung Utara. Dan hal ini juga sangat dipertanyakan oleh berbagai pihak serta sejumlah elemen masyarakat Lampung Utara.
Mereka sangat kecewa dengan kinerja Hamartoni sebagai Bupati, dan kami sangat menyesal pilih Hamartoni sebagai Bupati. Seandainya kami tahu sebelumnya tentang begitu bobroknya kinerja Bupati Lampung Utara Ir. Hamartoni ini, tentu kami tidak akan pernah memilih dia sebagai Bupati,” tegas mereka.
Juga sejumlah sumber serta berbagai pihak yang ada menambahkan, sebelum Hamartoni menjadi Bupati, dulu dia pernah menjadi Kepala Dinas Kehutanan. Dan sewaktu itu juga banyak dana anggaran reboisasi serta pemeliharaan hutan kawasan berikut dana anggaran pembibitan dan perencanaan yang ada banyak yang sengaja dikorupsikan oleh Hamartoni. Kini selanjutnya ia juga pernah menjadi Kepala Dinas PU. Sewaktu itu juga banyak paket proyek yang menjadi lahan bisnisnya hingga sengaja dijual-belikan kepada pemborong/kontraktor. Dan seterusnya ia juga pernah menjadi Sekda.
Dan menurut berbagai sumber serta informasi yang berkembang di lingkungan Pemkab Lampung Utara juga mengatakan, dana Sekretariat Pemkab Lampung Utara waktu itu banyak juga yang dikorupsikan.
Berikut laporan pertanggungjawabannya banyak yang sengaja di-mark up olehnya. Dan mengenai semua ini sudah sering kali diungkapkan oleh berbagai sumber Pemda Lampung Utara itu sendiri kepada tim media ini. Bahkan mereka mengatakan semuanya sangat jelas, dan bila perlu dapat ditelusuri satu per satu agar semua jelas.
Dan kembali juga sejumlah tokoh-tokoh masyarakat di 23 kecamatan yang ada untuk di Kabupaten Lampung Utara menyampaikan kepada tim media ini tentang begitu banyaknya jalan yang rusak di 23 kecamatan yang ada. Namun sayangnya hingga sampai saat ini belum juga ada tanda-tanda untuk dibangun, dan ternyata jalan-jalan yang ada kini rusak parah. Dan kerusakan jalan ini sudah puluhan tahun lamanya,” sungguh memprihatinkan.
Dan kini berbagai pihak serta sejumlah kalangan yang terus mengungkapkan hal yang terjadi di Pemkab Lampung Utara mendesak KPK, Kejagung, dan Kapolri harus turun ke Lampung Utara. Sekarang juga mereka meminta usut tuntas dan periksa Ir. Hamartoni sebagai Bupati. Apabila terbukti semua tentang keterlibatannya dengan sejumlah kasus korupsi yang terjadi selama ini, maka hukum seberat-beratnya siapa pun yang terlibat tanpa pandang bulu demi contoh efek jera dengan yang lainnya,” ungkapnya.
Dan di lain kesempatan hingga telah berkali-kali tim media ini mencoba untuk mengonfirmasikan hal tersebut kepada Bupati Lampung Utara Ir. Hamartoni, tetapi sayangnya sampai berita ini diturunkan yang bersangkutan sulit dihubungi. Dan untuk itu ikuti terus beritanya….. Bersambung…… (Tim Pemburu Kejahatan).
