LAMPUNG UTARA – Penggunaan dana program revitalisasi bangunan SD Negeri Neglasari, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Tahun Anggaran 2026, mulai menjadi sorotan. Pasalnya, anggaran sebesar Rp978.460.583 yang dialokasikan untuk rehabilitasi enam ruang kelas dan satu ruang perpustakaan diduga tidak direalisasikan secara maksimal sesuai dengan nilai anggaran yang tersedia.
Sejumlah sumber yang dihimpun tim investigasi media mempertanyakan kesesuaian antara besarnya anggaran dengan hasil pekerjaan fisik di lapangan. Bahkan, muncul dugaan adanya selisih anggaran yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
Berdasarkan keterangan sejumlah sumber dan pengamatan awal yang disampaikan kepada tim media, pekerjaan yang terlihat di lokasi antara lain meliputi pemasangan rangka bangunan dan atap baja ringan, pemasangan plafon, rehabilitasi pagar bagian belakang sekolah, serta pemasangan paving block di halaman sekolah.
Sejumlah sumber memperkirakan nilai pekerjaan yang telah direalisasikan hanya berkisar Rp300 juta. Jika perkiraan tersebut benar, terdapat selisih sekitar Rp678 juta dari total anggaran Rp978.460.583 yang perlu dijelaskan secara transparan oleh pihak pengelola kegiatan.
Namun, besaran selisih tersebut masih memerlukan pemeriksaan berdasarkan dokumen perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), laporan pertanggungjawaban, volume pekerjaan, spesifikasi material, serta hasil pemeriksaan fisik oleh pihak berwenang
.
MINTA APARAT PENEGAK HUKUM TURUN TANGAN
Persoalan ini memunculkan desakan dari sejumlah kalangan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, Inspektorat, serta aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan dana revitalisasi tersebut.
Mereka meminta agar seluruh komponen pekerjaan diperiksa, mulai dari kualitas material, volume bangunan, harga satuan, hingga kesesuaian realisasi fisik dengan anggaran yang telah dialokasikan.
“Kalau memang anggarannya hampir Rp1 miliar, harus jelas ke mana seluruh dana itu digunakan. Jangan sampai ada anggaran pendidikan yang tidak dipertanggungjawabkan. Kami meminta aparat penegak hukum turun langsung melakukan pemeriksaan,” ungkap salah seorang sumber.
Sorotan juga diarahkan kepada Susiyanto, S.Pd., selaku Kepala SD Negeri Neglasari yang disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan tersebut. Masyarakat meminta yang bersangkutan memberikan penjelasan terbuka mengenai penggunaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan revitalisasi.
Selain dana revitalisasi, sejumlah sumber turut menyampaikan dugaan persoalan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama Susiyanto bertugas di beberapa sekolah sebelumnya, yakni SD Peninjauan, SD Kedaton, dan SD Negeri Neglasari.
Meski demikian, informasi mengenai dugaan penyimpangan dana BOS tersebut masih memerlukan penelusuran dan verifikasi dokumen secara terpisah agar tidak mencampuradukkan persoalan yang berbeda.
KONFIRMASI KEPALA SEKOLAH MASIH DIPERLUKAN
Dalam upaya memperoleh keberimbangan pemberitaan, tim media mengaku telah berupaya menemui Susiyanto selaku Kepala SD Negeri Neglasari untuk meminta klarifikasi terkait dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran revitalisasi tersebut.
Namun, menurut keterangan tim media, upaya konfirmasi tersebut belum membuahkan hasil karena belum diperoleh penjelasan maupun tanggapan substantif dari yang bersangkutan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak sekolah mengenai rincian penggunaan anggaran, nilai realisasi pekerjaan, maupun tudingan adanya penyimpangan dana.
Tim media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Susiyanto maupun pihak-pihak terkait untuk menjelaskan persoalan tersebut.
TRANSPARANSI ANGGARAN PENDIDIKAN JANGAN DIABAIKAN
Program revitalisasi sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, baik secara administratif maupun fisik.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan atau kerugian keuangan negara, aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Publik kini menunggu penjelasan dari pihak sekolah dan langkah konkret instansi terkait untuk memastikan apakah pelaksanaan revitalisasi SD Negeri Neglasari telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
Bersambung: Penelusuran Dokumen Anggaran, RAB, dan Realisasi Fisik Revitalisasi SD Negeri Neglasari.
(Tim Investigasi)
