LAMPUNG UTARA — Serangkaian informasi dan dugaan persoalan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lampung Utara kini menjadi sorotan. Mulai dari dugaan intimidasi terhadap Kepala Desa Ogan Jaya terkait penolakan penandatanganan dokumen jual beli tanah kawasan hutan seluas 106 hektare, hingga dugaan penyimpangan sejumlah anggaran pembangunan, kesehatan, ketahanan pangan, serta revitalisasi gedung sekolah dasar (SD).
Berbagai persoalan tersebut memunculkan desakan dari sejumlah kalangan masyarakat agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia melakukan penelusuran serta penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan yang menyeret nama Bupati Lampung Utara, Ir. Hamartoni, beserta sejumlah pihak di lingkungan pemerintah daerah.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah informasi mengenai dugaan pemotongan anggaran revitalisasi pembangunan dan rehabilitasi seluruh gedung sekolah dasar (SD) di Kabupaten Lampung Utara sebesar 20 persen.
Pemotongan tersebut diduga dilakukan melalui Kepala Dinas Pendidikan atas arahan atau kebijakan pimpinan daerah. Selain itu, muncul pula dugaan bahwa sejumlah anggaran rehabilitasi gedung sekolah tidak sepenuhnya digunakan sesuai peruntukannya.
Informasi tersebut perlu ditelusuri secara serius, terutama menyangkut mekanisme pencairan, pelaksanaan pekerjaan, kesesuaian nilai kontrak dengan realisasi pembangunan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran di masing-masing sekolah.
Apabila dugaan pemotongan anggaran sebesar 20 persen tersebut benar terjadi, persoalannya bukan sekadar pelanggaran administrasi. Aparat penegak hukum perlu mengusut siapa yang memerintahkan, siapa yang menerima aliran dana, serta apakah terdapat praktik penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.
Pasalnya, anggaran pendidikan merupakan dana publik yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, bukan menjadi objek kepentingan pihak tertentu.
Dugaan Intimidasi Kades Ogan Jaya Terkait Tanah Kawasan Hutan 106 Hektare
Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah pengakuan Kepala Desa Ogan Jaya, Kecamatan Sungkai Utara/Pekurun, sebagaimana disebutkan dalam keterangan yang beredar, mengenai dugaan tekanan dan ancaman pembunuhan setelah dirinya menolak menandatangani dokumen jual beli tanah kawasan hutan seluas 106 hektare.
Dalam keterangannya kepada sejumlah media, Kepala Desa Ogan Jaya mengungkapkan bahwa dirinya pernah diminta oleh Camat Pekurun dan Wakil Bupati untuk menandatangani dokumen jual beli tanah kawasan hutan yang berada di wilayah Desa Ogan Jaya.
Namun, karena menilai persoalan tersebut perlu kejelasan dan tidak bersedia menandatangani dokumen yang dimaksud, dirinya mengaku justru mendapatkan tekanan.
Bahkan, ia mengaku mendapat ancaman pembunuhan menggunakan senjata tajam jenis pisau laduk oleh sejumlah orang yang berada di ruangan Kantor Wakil Bupati Lampung Utara.
Pengakuan tersebut menjadi persoalan serius yang perlu diusut secara transparan. Terlebih, apabila benar terjadi di lingkungan perkantoran pemerintah daerah, peristiwa itu menimbulkan pertanyaan besar mengenai keamanan, pengawasan, dan tanggung jawab penyelenggara pemerintahan.
Sejumlah sumber juga membenarkan adanya peristiwa tersebut. Namun, keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam dugaan intimidasi maupun dugaan perencanaan perampasan tanah tetap harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan.
Tanah 106 Hektare Diduga Mengandung Potensi Mineral
Persoalan tanah kawasan seluas 106 hektare tersebut semakin menarik perhatian setelah berkembang informasi bahwa wilayah itu diduga memiliki potensi kandungan mineral, termasuk emas dan batu bara.
Informasi mengenai potensi sumber daya alam tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepentingan di balik upaya penguasaan lahan yang dimaksud.
Apakah benar terdapat kepentingan ekonomi tertentu di balik permintaan penandatanganan dokumen jual beli tersebut? Siapa pihak yang akan memperoleh manfaat dari penguasaan lahan itu? Dan bagaimana status hukum kawasan hutan yang menjadi objek persoalan?
Seluruh pertanyaan tersebut membutuhkan penelusuran berdasarkan dokumen pertanahan, status kawasan hutan, perizinan, serta keterangan para pihak terkait.
Jangan sampai persoalan tanah kawasan yang seharusnya dilindungi justru menjadi sumber konflik akibat dugaan kepentingan pihak-pihak tertentu.
Hanya Dua Orang Diamankan, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Hal lain yang menjadi pertanyaan adalah informasi mengenai penanganan kasus dugaan ancaman terhadap Kepala Desa Ogan Jaya. Disebutkan bahwa sejauh ini baru dua orang yang diamankan.
Kondisi tersebut memunculkan desakan agar aparat tidak berhenti pada pelaku lapangan semata, melainkan menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, termasuk pihak yang diduga memerintahkan, memfasilitasi, atau mengetahui peristiwa tersebut.
Penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
Jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, siapa pun orangnya harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dugaan Penyimpangan Anggaran Infrastruktur Rp27,155 Miliar
Selain persoalan tanah dan dugaan intimidasi, sejumlah informasi mengenai penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2025 juga menjadi sorotan.
Salah satunya menyangkut anggaran proyek sarana dan prasarana pembangunan jalan serta jembatan senilai sekitar Rp27,155 miliar.
Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, sejumlah kegiatan yang bersumber dari anggaran tersebut diduga tidak direalisasikan sebagaimana mestinya. Bahkan, terdapat tudingan bahwa proyek yang seharusnya dikerjakan justru tidak terlaksana atau diduga fiktif.
Apabila informasi tersebut benar, aparat penegak hukum perlu memeriksa dokumen penganggaran, proses pengadaan, kontrak pekerjaan, pencairan dana, hingga kondisi fisik proyek di lapangan.
Masyarakat berhak mengetahui ke mana aliran anggaran tersebut dan siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan.
Anggaran Dinas Kesehatan Rp43,8 Miliar Ikut Dipertanyakan
Tidak hanya sektor infrastruktur, anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025 senilai sekitar Rp43,8 miliar juga disebut-sebut bermasalah.
Sejumlah pihak menduga terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan meminta agar dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Namun, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen keuangan, realisasi program, laporan pertanggungjawaban, serta audit terhadap kegiatan yang menggunakan anggaran tersebut.
Pengawasan terhadap sektor kesehatan sangat penting karena anggaran yang dialokasikan seharusnya memberikan manfaat langsung bagi pelayanan kesehatan masyarakat.
Bantuan Ketahanan Pangan 1.618,8 Ton, Sebanyak 600 Ton Dipertanyakan
Sorotan berikutnya menyangkut program bantuan ketahanan pangan Tahun 2025.
Dari informasi yang beredar, terdapat stok atau alokasi bantuan ketahanan pangan sebanyak 1.618,8 ton. Namun, sekitar 600 ton disebut belum jelas realisasi maupun pertanggungjawabannya.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai distribusi, penerima manfaat, pencatatan stok, serta mekanisme pengawasan bantuan.
Aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa perlu menelusuri apakah seluruh bantuan telah disalurkan sesuai ketentuan atau terdapat selisih yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Seluruh Paket Proyek Jalan di 23 Kecamatan Diduga Dikuasai Satu Pihak
Persoalan lainnya adalah informasi mengenai dugaan penguasaan sejumlah paket proyek pembangunan jalan di 23 kecamatan oleh satu pihak yang disebut berinisial FS melalui perusahaan berbentuk CV.
Berdasarkan keterangan sejumlah pihak yang mengaku mengetahui pelaksanaan pekerjaan di lapangan, perusahaan yang dimaksud disebut memperoleh sejumlah paket proyek, sementara pelaksanaan pekerjaan disebut dikerjakan oleh pihak yang sama.
Informasi tersebut perlu diuji melalui data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dokumen tender atau pengadaan langsung, daftar penyedia, kontrak pekerjaan, serta identitas pelaksana proyek.
Sejumlah pengamat juga mempertanyakan dugaan adanya hubungan antara penguasaan paket proyek dengan pembiayaan politik pada Pilkada sebelumnya.
Meski demikian, dugaan mengenai hubungan tersebut masih memerlukan bukti dan tidak dapat disimpulkan tanpa adanya hasil pemeriksaan yang sah.
Jika ditemukan indikasi pengaturan proyek, konflik kepentingan, atau praktik korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, aparat penegak hukum perlu mengusutnya secara terbuka.
Desakan kepada KPK, Kejagung, dan Kapolri
Akumulasi berbagai informasi tersebut membuat sejumlah elemen masyarakat meminta aparat penegak hukum tidak tinggal diam.
Mereka mendesak KPK, Kejaksaan Agung, dan Kapolri untuk memberikan perhatian serius terhadap berbagai dugaan persoalan di Kabupaten Lampung Utara, baik terkait anggaran pendidikan, infrastruktur, kesehatan, ketahanan pangan, maupun dugaan intimidasi terhadap Kepala Desa Ogan Jaya.
Menurut mereka, pemeriksaan tidak boleh hanya menyasar pelaksana teknis atau pihak di lapangan apabila terdapat indikasi keterlibatan pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.
Seluruh pihak yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat juga meminta adanya perlindungan terhadap Kepala Desa Ogan Jaya, saksi, wartawan, maupun pihak-pihak yang berupaya mengungkap dugaan persoalan tersebut agar tidak mengalami intimidasi atau ancaman.
Bupati dan Wakil Bupati Perlu Memberikan Penjelasan
Di tengah berkembangnya berbagai tudingan tersebut, Bupati Lampung Utara Ir. Hamartoni dan Wakil Bupati perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Tim media disebut telah berupaya menghubungi dan menemui pihak Bupati maupun Wakil Bupati untuk meminta klarifikasi. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan atau tanggapan resmi dari keduanya.
Klarifikasi juga perlu dimintakan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, pihak kecamatan, serta instansi terkait mengenai masing-masing persoalan yang disebutkan.
Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan kesalahan seseorang sebelum adanya proses hukum. Namun, besarnya anggaran publik dan seriusnya dugaan intimidasi yang disampaikan sejumlah pihak merupakan persoalan yang layak mendapat perhatian dan pemeriksaan secara transparan.
Jangan sampai dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki gedung sekolah, anggaran kesehatan yang seharusnya meningkatkan pelayanan masyarakat, serta dana pembangunan yang seharusnya dinikmati warga justru tidak sampai kepada masyarakat sebagaimana mestinya.
Kini publik menunggu langkah konkret aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran di balik berbagai dugaan tersebut.
Jika memang tidak ada penyimpangan, buktikan melalui transparansi dan pemeriksaan. Namun, apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum, proseslah seluruh pihak yang bertanggung jawab tanpa pandang bulu.
Bersambung.
(Tim Pemburu Kejahatan)




