Jakarta – Warta Indonesia
Berbagai pihak dan elemen masyarakat mendesak KPK, Kejaksaan Agung, dan Kapolri agar segera bertindak terkait dugaan tindak pidana korupsi di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Sorotan utama tertuju kepada Bupati Lampung Utara, Ir. Hamartoni, yang disebut-sebut terlibat dalam sejumlah persoalan anggaran, termasuk dugaan proyek fiktif tahun 2025.
Berdasarkan informasi yang berkembang di lingkungan Pemkab Lampung Utara, terdapat 24 paket proyek infrastruktur jalan dan jembatan tahun 2025 dengan nilai anggaran mencapai Rp27,155 miliar yang hingga kini disebut belum direalisasikan. Sejumlah camat, staf ahli bupati, serta sumber internal Pemkab Lampung Utara menyebut proyek-proyek tersebut tidak pernah dikerjakan.
Mereka mempertanyakan kejelasan penggunaan dana anggaran tersebut. Menurut beberapa camat, sebagian anggaran proyek berasal dari pemotongan dana rutin di 23 kecamatan. Namun, hingga saat ini proyek yang telah ditetapkan tersebut belum juga terealisasi, termasuk laporan pertanggungjawabannya yang dinilai tidak jelas.
“Sebagai camat kami tidak bisa berbuat banyak. Kami hanya bisa menyampaikan keluhan terkait kondisi ini,” ujar salah satu camat.
Di kesempatan lain, sejumlah tokoh masyarakat dan pengamat menyampaikan dugaan bahwa anggaran proyek tersebut digunakan untuk kepentingan lain, termasuk dugaan pembayaran utang politik saat Pilkada. Dugaan tersebut berkembang karena sebelumnya Hamartoni disebut memiliki utang dalam jumlah besar untuk biaya pencalonan.
Selain itu, muncul pula persoalan mengenai bantuan ketahanan pangan tahun 2025. Dari total stok beras bantuan sebanyak 1.618 ton 800 kilogram, sekitar 600 ton disebut belum jelas realisasinya. Hal ini memicu kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Kami sangat kecewa dan menyesal telah memilih Hamartoni sebagai bupati. Jika sejak awal mengetahui kinerjanya seperti ini, tentu kami tidak akan memilihnya,” ungkap sejumlah warga.
Beberapa sumber juga mengungkapkan bahwa sebelum menjabat sebagai bupati, Hamartoni pernah menjadi Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas PU, hingga Sekda Lampung Utara. Dalam sejumlah jabatan tersebut, ia disebut pernah terseret berbagai isu dugaan penyimpangan anggaran, mulai dari dana reboisasi, proyek infrastruktur, hingga anggaran sekretariat daerah yang diduga dimark-up.
Masyarakat di 23 kecamatan juga mengeluhkan banyaknya jalan rusak yang hingga kini belum diperbaiki. Bahkan sebagian jalan disebut telah mengalami kerusakan parah selama puluhan tahun dan sangat memprihatinkan.
Karena itu, masyarakat kembali mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun langsung ke Lampung Utara guna mengusut tuntas seluruh dugaan kasus korupsi yang terjadi.
“Jika terbukti terlibat, siapa pun orangnya harus dihukum seberat-beratnya tanpa pandang bulu agar menjadi efek jera,” tegas mereka.
Sementara itu, tim media mengaku telah berulang kali mencoba mengonfirmasi persoalan tersebut kepada Bupati Lampung Utara Ir. Hamartoni. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan disebut sulit dihubungi.
(Tim Pemburu)
