Jakarta – Warta Indonesia, Berbagai pihak dan sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan peduli Lampung Utara kembali mendesak KPK, Kejaksaan Agung, dan Kapolri agar segera turun tangan serta memeriksa Bupati Lampung Utara, Ir. Hamartoni, terkait dugaan korupsi dana anggaran 24 paket proyek fiktif senilai Rp27,155 miliar.
Situasi di Lampung Utara disebut semakin ramai diperbincangkan masyarakat terkait kinerja Hamartoni sebagai bupati. Sejumlah warga menilai selama hampir dua tahun masa kepemimpinannya belum terlihat hasil pembangunan yang signifikan. Mereka juga menyoroti kondisi jalan di sejumlah wilayah dan 23 kecamatan yang disebut banyak mengalami kerusakan parah.
Selain itu, masyarakat menilai kunjungan kerja yang dilakukan ke berbagai kecamatan dan desa belum memberikan dampak nyata. Mereka mengaku kecewa karena berharap adanya perubahan dan pembangunan yang lebih baik bagi Lampung Utara.
Di sisi lain, dugaan keterlibatan Hamartoni dalam sejumlah kasus korupsi di lingkungan Pemkab Lampung Utara juga kembali mencuat. Salah satunya terkait anggaran 24 paket proyek tahun 2025 senilai Rp27,155 miliar yang diduga bermasalah.
Kasus tersebut kini menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Bahkan muncul dugaan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk membayar utang politik saat Pilkada lalu. Namun, tuduhan tersebut hingga kini belum disertai bukti resmi dan masih sebatas pernyataan dari sejumlah pihak.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti penyaluran beras bantuan ketahanan pangan tahun 2025 sebanyak 1.618 ton 800 kilogram, di mana sekitar 600 ton disebut belum jelas realisasinya. Hal ini menambah kekecewaan warga terhadap kinerja pemerintah daerah.
Sejumlah sumber juga menyebut Hamartoni pernah menduduki beberapa jabatan strategis di lingkungan Pemkab Lampung Utara, seperti Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas PU, hingga Sekretaris Daerah. Mereka menuding adanya dugaan penyimpangan anggaran pada masa jabatan tersebut. Namun, seluruh tudingan itu masih perlu pembuktian hukum lebih lanjut.
Tokoh masyarakat dari berbagai kecamatan meminta aparat penegak hukum segera turun ke Lampung Utara untuk mengusut tuntas seluruh dugaan penyimpangan yang ada. Mereka berharap jika terbukti, siapa pun yang terlibat dapat diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
Sementara itu, tim media mengaku telah beberapa kali mencoba mengonfirmasi persoalan tersebut kepada Bupati Lampung Utara, Ir. Hamartoni. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Mari Ikut Terus Beritanya …..Bersambung……(Tim Pemburu Kejahatan).
