Sejumlah pihak dan elemen masyarakat di Lampung Utara kembali menyuarakan harapan mereka agar aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), segera melakukan investigasi terhadap Ir. Hamartoni, yang baru saja terpilih sebagai Bupati Lampung Utara.
Masyarakat menduga adanya berbagai persoalan yang terkait dengan rekam jejak Ir. Hamartoni selama menjabat di berbagai posisi strategis di pemerintahan daerah. Berdasarkan informasi yang berkembang, terdapat kekhawatiran bahwa selama menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lampung Utara, terdapat dugaan ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran. Beberapa kalangan juga menyoroti adanya laporan terkait dugaan fee proyek dan pengelolaan anggaran yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Tak hanya itu, dalam diskusi publik yang berkembang di masyarakat, muncul spekulasi bahwa untuk mendukung pencalonannya dalam Pilkada, terdapat dugaan adanya transaksi terkait paket proyek pembangunan di Lampung Utara dalam beberapa tahun ke depan. Namun, informasi ini masih perlu dikonfirmasi dan diuji kebenarannya oleh pihak berwenang.
Menanggapi hal ini, sejumlah masyarakat meminta agar aparat penegak hukum turun tangan untuk melakukan pemeriksaan guna memastikan apakah benar ada pelanggaran hukum yang terjadi. Mereka berharap ada transparansi dalam proses hukum dan jika ditemukan bukti kuat, maka langkah tegas perlu diambil demi penegakan hukum dan pencegahan praktik korupsi di pemerintahan daerah.
Sampai berita ini diturunkan, tim media masih berupaya menghubungi Ir. Hamartoni untuk mendapatkan tanggapan dan klarifikasi terkait berbagai isu yang beredar di masyarakat. Pihak berwenang juga diharapkan segera memberikan respons atas aspirasi yang berkembang.
(Tim Pemburu Kejahatan)
